KOMPASTV - Netralitas Presiden Jokowi jelang kontestasi Pilpres 2024 kembali diuji. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarniputri mengatakan mencium adanya kecurangan.
Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal tanda kecurangan pemilu disebut menjadi "pukulan" buat Presiden Joko Widodo dan keluarga. Meski tidak menyebut nama, pernyataan Megawati soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai untuk menyentil Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu ialah rekayasa dan manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu muncul kecurigaan, adanya ketidaknetralan aparatur pemerintahan.
Adapun dalam pernyataannya, Megawati mengaku sangat prihatin terhadap dinamika politik yang melibatkan MK baru-baru ini. Mega menyebut, peristiwa ini memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum.
Megawati menyebut bahwa pembentukan MK merupakan bagian dari reformasi yang dikehendaki oleh rakyat. Reformasi menjadi momen perlawanan rakyat terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu sangat otoriter. Lantas, benarkah demikian?
Salah satu ialah rekayasa dan manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu muncul kecurigaan, adanya ketidaknetralan aparatur pemerintahan. Lantas, benarkah demikian?
Saksikan Programn Dua Arah setiap Jumat, pukul 20.30 LIVE hanya di KompasTV.
Saksikan tayangan lengkapnya di link berikut:
https://youtu.be/oALVKdxmAaA?si=V36KE6D7i7PEyv2R
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/462752/menjaga-netralitas-aparatur-negara-dalam-pilpres-2024-dua-arah
